Photo: Ketua Bawaslu Tulang Bawang
TULANG BAWANG, (LPI) - Terkait viralnya pemberitaan terkait adanya berita HOT dari Paslon Qudrotul-Hamka menggelar acara sosialisasi dan konser musik hingga larut malam, Menjadi polemik dikalangan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. "Kamis" (26/09/2024).
Kendati demikian, hal itu menjadi sorotan dari seluruh kalangan masyarakat, yang mendasar bahwa, "LARANGAN" yang di buat oleh Qudrotul Ikhwan saat menjabat sebagai PJ. Bupati Tulang Bawang di langgar oleh ia sendiri.
Hal yang mendasar pula terjadi di pemkab Tulang Bawang dengan dasar, diduga ada keberpihakan antara Paslon Qudrotul-Hamka.
Yang lebih aneh lagi Brand, "UDANG MANIS" masih menempel di tubuh pemkab Tulang Bawang yang di Pimpin saat ini oleh PJ Bupati Ferli Yuledi.
Dengan adanya pengawalan khusus Paslon Qudrotul-Hamka saat mengadakan konser musik bertajuk Tulang Bawang Berdendang.
Dengan mengerahkan beberapa Personel Damkar yang terlibat dalam proses pergelaran konser musik dalam pesta demokrasi.
Dilain tempat, saat dikonfirmasikan terkait pengadaan konser tersebut kepada Ketua Bawaslu, ia mengatakan itu semua akan kita telesuri karena di Bawaslu ada yang namanya mekasinme.
" Saat ini kita lagi masuk di tahap penelusuran dengan metode mengundang tepat pada tanggal 24 kemarin kita sudah memanggil yang pertama kita mengundang LO dari pasangan Cabub dan Cawabup "Qudrotul-Hamka, yang kedua kita juga mengundang Kepala Dinas Damkar untuk dimintai keterangannya. Dan ketiga kita juga telah mengundang Direktur BUMD dengan waktu yang berbeda, namun dalam hari yang sama "Ucapnya, Inda Fiska saat di dalam ruangan kerjanya.
Lanjutnya" lebih dalam ia menjelaskan, kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendasar, apakah secara hukum pelanggaran yang dibuat itu masuk katagori unsur pelagaran atau masuk pelanggaran Etik ataupun pidana oleh karenanya kita akan melakukan lebih dalam," Beber Inda Fiska.
Besok akan kita agendakan pemangilan untuk Bapak PJ.Bupati Tulang Bawang terkait adanya informasi yang masuk adanya ASN yang tidak netral dalam menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bila terbukti maka akan segera kami tindak lanjut ke Badan Kepegawaian (BKN) atau ke Korwil. "Tutupnya.
(Tim/Rudi R)
